Pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang menghormati hak-hak dan kebebasan rakyat, serta menjalankan kekuasaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintahan demokratis tidak boleh sewenang-wenang, korup, atau menindas rakyatnya. Pemerintahan demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menghargai prinsip-prinsip negara hukum atau rule of law.
Rule of law adalah konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Rule of law menjamin bahwa setiap orang, termasuk penguasa, tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Rule of law juga menjamin bahwa hukum dibuat secara demokratis, ditegakkan secara adil, dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Untuk mewujudkan pemerintahan demokratis berdasarkan rule of law, ada beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dirumuskan oleh Komisi Internasional Ahli Hukum dalam Konferensi di Bangkok tahun 1965, yaitu:
- Perlindungan konstitusional. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur tata negara dan hak-hak rakyat. Konstitusi harus menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak tersebut. Konstitusi juga harus mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.
- Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Badan kehakiman adalah lembaga yang berwenang mengadili perkara-perkara hukum. Badan kehakiman harus bebas dari campur tangan atau pengaruh pihak manapun, termasuk penguasa. Badan kehakiman harus bersikap adil dan tidak memihak kepada siapapun dalam menjalankan tugasnya. Badan kehakiman harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan, serta menghormati hak-hak terdakwa dan korban.
- Pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum adalah proses pemilihan wakil rakyat atau pemimpin negara secara demokratis. Pemilihan umum harus bebas dari kecurangan, intimidasi, atau manipulasi. Pemilihan umum harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon dan partai politik untuk berkompetisi secara sehat. Pemilihan umum harus menghormati hak-hak politik rakyat, seperti hak memilih, hak dipilih, dan hak bersuara.
- Kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Kebebasan ini mencakup kebebasan berbicara, menulis, mendengar, membaca, dan mengakses informasi. Kebebasan ini penting untuk mendorong partisipasi rakyat dalam urusan publik, mengkritik pemerintah, dan mengekspresikan aspirasi atau keluhan. Kebebasan ini harus dilindungi dari segala bentuk sensor, larangan, atau ancaman.
- Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. Kebebasan ini adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Kebebasan ini mencakup kebebasan membentuk atau bergabung dengan organisasi sosial, politik, ekonomi, budaya, atau agama. Kebebasan ini penting untuk memperkuat solidaritas, kerjasama, dan kesejahteraan rakyat. Kebebasan ini juga mencakup kebebasan untuk beroposisi terhadap pemerintah atau kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kebebasan ini harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, pembubaran, atau penganiayaan.
- Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Pendidikan kewarganegaraan penting untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan rakyat dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan harus diselenggarakan secara formal maupun informal, melalui kurikulum sekolah, media massa, organisasi masyarakat, atau lembaga lainnya.
Demikianlah syarat dasar pemerintahan demokratis berdasarkan rule of law. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, diharapkan pemerintahan dapat menjalankan kekuasaannya secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel kepada rakyat. Selain itu, diharapkan pula rakyat dapat menikmati hak-hak dan kebebasannya secara penuh, serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional.
