Belanja pemerintah pusat adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Belanja pemerintah pusat merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah bersama dengan DPR.
Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan menurut jenis belanjanya, yaitu:
- Belanja pegawai, yaitu pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan, pensiun, dan biaya perjalanan pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun luar negeri.
- Belanja barang, yaitu pengeluaran untuk membeli barang atau jasa yang habis pakai atau digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, seperti peralatan kantor, bahan bakar, listrik, telepon, air, sewa gedung, dan lain-lain.
- Belanja modal, yaitu pengeluaran untuk membeli atau membangun aset tetap yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan jaringan.
- Belanja bunga, yaitu pengeluaran untuk membayar bunga dari utang pemerintah pusat, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri.
- Belanja lain-lain, yaitu pengeluaran yang tidak termasuk dalam empat jenis belanja di atas, seperti subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja daerah.
Belanja pemerintah pusat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional, serta harus efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Belanja pemerintah pusat juga harus memperhatikan keseimbangan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, serta antara pengeluaran pusat dan pengeluaran daerah.
Dengan mengetahui jenis-jenis belanja pemerintah pusat, kita dapat lebih memahami bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk melayani kepentingan rakyat dan negara.
