Korupsi menjadi masalah yang terus menghantui Indonesia, bahkan sejak masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sebenarnya pernah mencanangkan program anti-korupsi yang disebut sebagai Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Efektif (Sisminbakum). Namun, pada kenyataannya, program ini tidak berhasil dalam memberantas korupsi.
Keadaan ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru, di mana pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Bahkan, pada akhirnya, kekuasaan Orde Baru sendiri dijatuhkan oleh gerakan reformasi yang dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang korup.
Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Orde Baru mengalami kegagalan dalam memberantas korupsi. Keadaan ini merupakan bukti bahwa reformasi diperlukan untuk mengubah sistem pemerintahan yang korup dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dan telah membawa perubahan besar dalam pemerintahan dan masyarakat. Salah satu fokus utama dari reformasi adalah memberantas korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Pemerintah orde baru mengalami kegagalan dalam memberantas korupsi, keadaan ini merupakan bukti bahwa perlu reformasi diperlukan.
Meskipun masih banyak tantangan dalam memberantas korupsi di Indonesia, namun sudah terlihat beberapa hasil positif dari upaya reformasi. Sebagai contoh, Indonesia berhasil naik peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International.
Kesimpulannya, kegagalan pemerintahan Orde Baru dalam memberantas korupsi merupakan bukti bahwa reformasi diperlukan. Indonesia harus terus melakukan upaya-upaya untuk membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi. Hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.
