Indonesia mengalami periode penting dalam sejarahnya saat Belanda memutuskan untuk menerapkan politik etis pada awal abad ke-20. Politik etis ini diumumkan pada tahun 1901 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang sama dengan penduduk Belanda di Hindia Belanda.
Namun, pada kenyataannya, politik etis ini tidak sepenuhnya berhasil dan sebagian besar masih terkonsentrasi pada kepentingan Belanda. Namun, ada satu kebijakan politik etis yang berhasil dan paling dirasakan oleh rakyat Indonesia yaitu kebijakan agraria.
Kebijakan agraria ini memungkinkan rakyat Indonesia untuk memiliki tanah secara legal, membuka lahan pertanian, dan memperoleh hasil bumi yang mereka tanam sendiri. Sebelumnya, tanah di Hindia Belanda mayoritas dimiliki oleh Belanda dan kaum priyayi, sehingga rakyat pribumi sulit untuk memiliki tanah dan mencukupi kebutuhan hidup mereka.
Dengan adanya kebijakan agraria ini, rakyat Indonesia dapat mengembangkan pertanian dan membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat itu. Selain itu, kebijakan agraria ini juga memberikan hak kepemilikan tanah yang sah dan memperkuat posisi rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajahan Belanda.
Kebijakan agraria ini berhasil membuka peluang bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertanian dan meningkatkan taraf hidup mereka secara signifikan. Kebijakan ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya pergerakan nasional yang kuat untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda.
Dalam konteks politik etis, kebijakan agraria adalah salah satu kebijakan yang berhasil dan paling dirasakan oleh rakyat Indonesia dalam pergerakan nasional mereka untuk merebut kemerdekaan. Meskipun masih ada kekurangan dalam pelaksanaan politik etis secara keseluruhan, kebijakan agraria ini menjadi contoh nyata bahwa politik etis dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia jika dilaksanakan dengan benar.
