Masalah dan Solusi Pembangunan Manusia Indonesia

Pembangunan manusia adalah proses peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan melalui aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pembangunan manusia Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadapi berbagai masalah yang menjadi penghambat pembangunan manusia. Apa saja masalah-masalah tersebut dan bagaimana solusinya?

Masalah Pembangunan Manusia Indonesia

Beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia Indonesia antara lain adalah:

• Gejolak SARA. Adanya perbedaan suku, ras, agama, dan antar-golongan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan gejolak SARA yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.
• Produktivitas penduduk rendah. Tertinggalnya Indonesia di bidang produktivitas yang masih rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, membuat sumber daya manusia Indonesia cenderung menjadi beban yang menghambat laju pertumbuhan Indonesia.
• Kesenjangan sosial. Kesenjangan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, kesenjangan pembangunan antardaerah menyebabkan kecemburuan sosial.
• Persaingan dan proteksi negara lain. Persaingan dan proteksi negara lain dalam bidang perdagangan, persaingan semakin ketat dalam komoditas ekspor, serta tindakan proteksi negara lain merupakan hambatan pengembangan ekspor Indonesia. Kekurangan modal dan teknologi juga menjadi pemicu terhambatnya persaingan perdagangan secara internasional.
• Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya masih rendah dan masih banyak ditemui penduduk yang belum bisa membaca dan menulis.
• Masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang menjadi fokus dalam Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria, kematian akibat penyakit tidak menular, penyalahgunaan narkotika dan alkohol, kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, asuransi kesehatan umum, dan kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah, serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

Solusi Pembangunan Manusia Indonesia

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya, antara lain:

• Meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berperan penting dalam memberikan masukan, inovasi, dan riset kepada pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan manusia. Perguruan tinggi juga dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.
• Memanfaatkan bonus demografi. Indonesia memiliki potensi untuk mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan dengan memanfaatkan bonus demografi yang terjadi pada periode 2012-2042. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia tidak produktif. Untuk mengoptimalkan bonus demografi, pemerintah perlu memenuhi empat syarat, yaitu kualitas sumber daya manusia yang tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, akumulasi tabungan nasional yang meningkat, dan adanya kesetaraan gender dan non-diskriminatif di pasar kerja.
• Mendorong kerjasama lintas sektor. Pembangunan manusia tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, tetapi memerlukan kerjasama lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerjasama lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan manusia.
• Menyelaraskan agenda pembangunan nasional dengan SDGs. SDGs adalah agenda global yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Salah satu tujuan SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Untuk itu, pemerintah perlu menyelaraskan indikator-indikator SDGs ke dalam visi dan misi Presiden Joko Widodo dan seluruh kepala daerah melalui penjabaran RPJMN, RPJMD, Renstra Kementerian, dan Renstra Daerah.