Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno sejak Indonesia merdeka. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966) oleh Soekarno kepada Soeharto.
Latar Belakang Munculnya Orde Baru
Munculnya Orde Baru tidak terlepas dari kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa itu, Indonesia mengalami krisis akibat konfrontasi dengan Malaysia, pergolakan politik antara partai-partai, dan ancaman komunisme dari PKI (Partai Komunis Indonesia). PKI merupakan partai terbesar di Indonesia yang mendapat dukungan dari Soekarno.
Pada tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa G30S/PKI yang merupakan upaya kudeta oleh sekelompok perwira militer yang diduga bersekongkol dengan PKI. Peristiwa ini menewaskan enam jenderal Angkatan Darat dan menculik satu jenderal lainnya. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan dan kebencian rakyat terhadap PKI dan Soekarno yang dianggap bertanggung jawab.
Sebagai reaksi atas peristiwa G30S/PKI, muncul gerakan mahasiswa yang dikenal sebagai Angkatan 66/KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Gerakan ini menuntut tiga hal, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Tuntutan ini disebut sebagai TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat). TRITURA menjadi salah satu faktor yang menandai kemunculan Orde Baru.
Supersemar, Awal Mula Terbentuknya Orde Baru
Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang dikenal sebagai Supersemar. Dalam surat tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Surat ini memberi wewenang luas kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Setelah menerima Supersemar, Soeharto langsung membubarkan PKI dan menyatakan partai tersebut sebagai partai terlarang di Indonesia. Selain itu, Soeharto juga membentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) yang menggantikan Kabinet Dwikora. Kabinet ini berisi tokoh-tokoh militer dan sipil yang pro-Soeharto.
Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dengan Supersemar, Soeharto berhasil menggeser posisi Soekarno sebagai presiden dan memperoleh dukungan dari militer, birokrasi, dan rakyat. Pada tahun 1967, MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) mencabut mandat presiden dari Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai presiden sementara. Pada tahun 1968, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengukuhkan Soeharto sebagai presiden definitif.
Dampak Orde Baru bagi Indonesia
Orde Baru membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Di sisi positif, Orde Baru berhasil memulihkan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia setelah masa krisis Orde Lama. Orde Baru juga berhasil membangun infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperluas pendidikan.
Di sisi negatif, Orde Baru juga menimbulkan berbagai masalah seperti korupsi, nepotisme, kolusi, penindasan hak asasi manusia, pembatasan kebebasan pers dan politik, serta kesenjangan sosial ekonomi. Orde Baru juga mengabaikan aspirasi daerah dan menguatkan sentralisme Jakarta. Selain itu, Orde Baru juga menghadapi tantangan dari gerakan separatisme seperti di Aceh, Papua, dan Timor Timur.
Orde Baru berakhir pada tahun 1998 setelah terjadi krisis ekonomi dan politik yang memicu gerakan reformasi. Gerakan ini dipimpin oleh mahasiswa dan rakyat yang menuntut pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden dan menyerahkan jabatan kepada wakil presidennya, BJ Habibie. Dengan demikian, berakhirlah era Orde Baru di Indonesia.
