Jelaskan Studi Kasus dari Penyimpangan Penggunaan IPTEKS dan Solusinya

Jelaskan Studi Kasus dari Penyimpangan Penggunaan IPTEKS dan Solusinya

Posted on

IPTEKS (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) adalah hasil kreativitas manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Namun, IPTEKS juga dapat disalahgunakan untuk kepentingan negatif atau merugikan orang lain. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan beberapa studi kasus dari penyimpangan penggunaan IPTEKS yang pernah terjadi di Indonesia dan solusi yang diberikan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari penyimpangannya.

Studi Kasus 1: Penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Kejahatan Online

Salah satu studi kasus penyimpangan penggunaan IPTEKS yang cukup terkenal adalah penyalahgunaan teknologi informasi dalam bentuk kejahatan komputer atau cybercrime. Contohnya adalah praktik penipuan online yang melibatkan pencurian identitas, pencurian data pribadi, penipuan transaksi online, dan penyebaran konten ilegal atau berbahaya.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus penipuan online dengan modus social engineering. Pelaku menggunakan data-data nasabah bank yang kemudian dipalsukan untuk kemudian dia buat kartu kredit, dan kartu kreditnya digunakan untuk gesek tunai dan berbelanja di mal. Pelaku memperoleh data nasabah dari oknum marketing kartu kredit yang menjualnya kepada sindikat kejahatan. Pelaku kemudian memalsukan identitas nasabah dan meminta dibuatkan kartu kredit baru ke pihak bank dengan alasan hilang. Setelah itu, pelaku juga meminta dibuatkan SIM card baru dengan alasan yang sama, dengan menyertakan surat kuasa palsu korban.

Baca Juga:  Apa itu Komputasi Terdistribusi?

Solusi yang diberikan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari penyimpangan penggunaan IPTEKS ini adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam memberikan data pribadi dan melakukan transaksi online. Masyarakat harus selalu memeriksa keaslian sumber informasi, tidak mudah tergiur dengan tawaran yang menggiurkan, dan tidak sembarangan memberikan data pribadi atau kartu kredit kepada orang lain.
  • Meningkatkan pengawasan dan regulasi dari pihak berwenang terkait keamanan dan perlindungan data pribadi. Pihak berwenang harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan online, serta memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan data nasabah.
  • Meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak terkait, seperti bank, operator telekomunikasi, penyedia layanan internet, dan lembaga keamanan siber. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data, serta melakukan koordinasi dalam mengatasi kasus-kasus kejahatan online.

Studi Kasus 2: Penyalahgunaan Ilmu Pengetahuan Kesehatan untuk Produksi Vaksin Palsu

Studi kasus lain yang dapat dijadikan contoh penyimpangan penggunaan IPTEKS adalah penyalahgunaan ilmu pengetahuan kesehatan untuk tujuan yang tidak etis atau melanggar hukum. Contohnya adalah praktik produksi dan peredaran vaksin palsu yang pernah terjadi di Indonesia.

Kasus ini terbongkar pada tahun 2016, ketika seorang bayi meninggal setelah diimunisasi dengan vaksin palsu. Polisi menyelidiki kasus ini dan menemukan bahwa peredaran vaksin palsu untuk imunisasi bayi sudah berlangsung selama belasan tahun. Pasangan suami-istri terdakwa kasus vaksin palsu, Hidayat Taufiqurroham dan Rita Agustina didakwa memproduksi lima jenis vaksin palsu sejak 2010 hingga Juni 2016. Vaksin yang dipalsukan adalah jenis Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720, dan Tuberculin 10.

Baca Juga:  Sebutkan 5 Tipe Data dalam Bahasa Pemrograman Python

Solusi yang diberikan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari penyimpangan penggunaan IPTEKS ini adalah sebagai berikut:

Kesimpulan

Dari dua studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan penggunaan IPTEKS dapat terjadi dalam berbagai bidang dan memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan IPTEKS yang bertanggung jawab dan etis, serta pengaturan yang memadai dari pihak berwenang untuk mencegah atau mengurangi dampak dari penyimpangan tersebut. IPTEKS harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, bukan untuk kepentingan negatif atau merugikan orang lain.

Pos Terkait: