Sistem politik demokrasi terpimpin yang berpusat pada presiden merupakan suatu bentuk pemerintahan yang diadopsi oleh Indonesia pada masa Orde Baru. Sistem ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan sistem politik demokrasi lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai praktik sistem politik demokrasi terpimpin yang berpusat pada presiden.
Pendahuluan
Sistem politik demokrasi terpimpin adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada pada seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun, presiden tersebut tetap dikontrol oleh satu partai politik yang memegang kendali penuh atas seluruh sistem politik dan kebijakan negara.
Sistem ini diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Namun, sistem ini mendapat kritik dari banyak pihak karena dianggap tidak demokratis dan terlalu otoriter.
Ciri-ciri Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Ada beberapa ciri khas yang membedakan sistem politik demokrasi terpimpin dengan sistem politik demokrasi lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain:
- Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum tetap dikontrol oleh satu partai politik yang memegang kendali penuh atas seluruh sistem politik dan kebijakan negara.
- Partai politik yang berkuasa memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi kebijakan negara dan menerapkan aturan yang dianggap sesuai dengan ideologi partai.
- Kekuasaan yang berada pada seorang presiden dapat digunakan untuk menekan oposisi dan menghilangkan hak-hak sipil serta politik rakyat.
- Media massa dan pers diawasi ketat oleh pemerintah dan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebijakan negara.
Cara Kerja Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Sistem politik demokrasi terpimpin berpusat pada kekuasaan presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun, kekuasaan tersebut tetap dikontrol oleh satu partai politik yang berkuasa. Partai politik ini memiliki kekuatan yang besar dalam mengambil keputusan politik dan kebijakan negara.
Presiden yang terpilih harus tunduk pada kebijakan partai politik yang berkuasa, sehingga bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan partai tersebut. Selain itu, presiden yang berkuasa juga memiliki kekuatan yang besar dalam menekan oposisi dan menghilangkan hak-hak sipil serta politik rakyat.
Media massa dan pers diawasi ketat oleh pemerintah dan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebijakan negara. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengakses informasi yang sebenarnya dan terjadinya kontrol informasi yang sangat ketat.
Kelebihan Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Beberapa kelebihan dari sistem politik demokrasi terpimpin di antaranya adalah:
- Stabilitas politik yang tinggi karena kekuasaan tertinggi berada pada seorang presiden yang memiliki kontrol penuh atas seluruh sistem politik dan kebijakan negara.
- Partai politik yang berkuasa memiliki kekuatan yang besar dalam mengambil keputusan politik dan kebijakan negara, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
Kekurangan Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Namun, sistem politik demokrasi terpimpin juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah:
- Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum tetap dikontrol oleh satu partai politik yang memegang kendali penuh atas seluruh sistem politik dan kebijakan negara, sehingga kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil serta politik rakyat dapat terabaikan.
- Media massa dan pers diawasi ketat oleh pemerintah dan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebijakan negara, sehingga sulit untuk mengakses informasi yang sebenarnya dan terjadinya kontrol informasi yang sangat ketat.
Contoh Praktik Sistem Politik Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Sistem politik demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan pada saat itu dikenal dengan sebutan “Kabinet Pembangunan”, di mana seluruh kebijakan negara diputuskan oleh presiden dan partai politik yang berkuasa.
Media massa dan pers diawasi ketat oleh pemerintah dan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebijakan negara. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengakses informasi yang sebenarnya dan terjadinya kontrol informasi yang sangat ketat.
Perubahan Sistem Politik Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Sistem politik demokrasi terpimpin di Indonesia berakhir pada tahun 1998 setelah terjadi reformasi. Reformasi ini terjadi sebagai akibat dari krisis politik dan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, di mana kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil serta politik rakyat kembali diakui dan dihormati. Media massa dan pers juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan berita dan informasi yang sesuai dengan kebenaran.
Kesimpulan
Sistem politik demokrasi terpimpin yang berpusat pada presiden merupakan suatu bentuk pemerintahan yang diadopsi oleh Indonesia pada masa Orde Baru. Sistem ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan sistem politik demokrasi lainnya.
Sistem politik ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum diterapkan. Namun, pada akhirnya, kesuksesan suatu sistem politik tergantung pada bagaimana sistem tersebut dijalankan dan diimplementasikan oleh para pemimpin dan masyarakatnya.
