Perjanjian Roem Royen adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Perjanjian ini merupakan hasil dari perundingan antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Mohammad Roem dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Herman van Roijen. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

Daftar Isi

Latar Belakang Perjanjian Roem Royen

Perjanjian Roem Royen tidak terlepas dari latar belakang politik dan militer yang terjadi sebelumnya. Berikut adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi perjanjian ini:

Pelanggaran Perjanjian Renville oleh Belanda. Perjanjian Renville adalah perjanjian yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville. Perjanjian ini mengatur tentang gencatan senjata, pembentukan Komisi Konsultatif Federal, dan penarikan pasukan Indonesia dari wilayah yang diklaim oleh Belanda sebagai daerah federal. Namun, perjanjian ini merugikan Indonesia karena mengurangi wilayah kedaulatannya dan memecah-belah persatuan bangsa. Belanda juga tidak menghormati perjanjian ini dengan melakukan berbagai provokasi dan agitasi untuk melemahkan pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak menyatakan bahwa mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville.
Agresi Militer Belanda II. Akibat dari pelanggaran perjanjian Renville, Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Serangan ini bertujuan untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta dan menggantinya dengan negara boneka yang pro-Belanda. Dalam serangan ini, Belanda berhasil menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan sejumlah pemimpin lainnya. Serangan ini juga menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan di pihak Indonesia.
Kecaman dunia internasional terhadap Belanda. Tindakan agresif Belanda mendapat reaksi keras dari dunia internasional, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara anggotanya. PBB mengeluarkan resolusi nomor 63 pada tanggal 24 Desember 1948 yang mengecam Belanda dan menuntut agar mereka menghentikan permusuhan, membebaskan tawanan politik, dan mengembalikan kedaulatan kepada Indonesia. Resolusi ini didukung oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan China. Selain itu, negara-negara Asia dan Afrika juga menyuarakan solidaritas mereka kepada Indonesia dan menuntut pengakuan kemerdekaannya.
Tekanan ekonomi dan politik terhadap Belanda. Selain kecaman moral, Belanda juga menghadapi tekanan ekonomi dan politik dari berbagai pihak. Amerika Serikat mengancam akan menarik bantuan Marshall Plan yang diberikan kepada Belanda untuk memulihkan ekonominya pasca-Perang Dunia II jika mereka tidak menyelesaikan masalah dengan Indonesia secara damai. Uni Soviet juga mengancam akan menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi usaha-usaha Belanda untuk mendapatkan dukungan internasional. Di dalam negeri sendiri, Belanda juga mengalami krisis politik karena adanya perpecahan antara partai-partai yang pro-kolonialisme dan anti-kolonialisme.

Proses Perundingan Roem Royen

Perundingan Roem Royen dimulai pada tanggal 14 April 1949 di Jakarta. Perundingan ini berlangsung secara rahasia tanpa diketahui oleh publik maupun pers. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Roem, seorang politisi muda yang berasal dari Partai Masyumi. Delegasi Belanda dipimpin oleh Herman van Roijen, seorang diplomat senior yang pernah menjadi duta besar di Moskow.

Perundingan ini berlangsung alot karena adanya perbedaan pandangan antara kedua belah pihak. Indonesia menuntut agar Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara utuh dan menyeluruh tanpa syarat apapun. Belanda menolak tuntutan ini dan hanya bersedia memberikan pengakuan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai bagian dari Kerajaan Belanda dalam bentuk federasi.

Namun, setelah melalui beberapa kali pertemuan dan mediasi dari PBB, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai Perjanjian Roem Royen.

Isi Perjanjian Roem Royen

Perjanjian Roem Royen memiliki beberapa poin penting sebagai berikut:

Penghentian permusuhan. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan dan menjaga perdamaian sesuai dengan resolusi PBB nomor 63.
Pembentukan Komisi Konsiliator PBB. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliator PBB yang bertugas untuk membantu penyelesaian masalah-masalah yang timbul antara Indonesia dan Belanda serta mempersiapkan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.
Pengembalian kedaulatan kepada Republik Indonesia. Kedua belah pihak sepakat bahwa kedaulatan akan dikembalikan kepada Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berhubungan dengan Kerajaan Belanda dalam bentuk uni.
Pembebasan tawanan politik. Kedua belah pihak sepakat bahwa semua tawanan politik akan dibebaskan tanpa syarat apapun. Termasuk di antaranya adalah Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan pemimpin lainnya yang ditawan oleh Belanda selama Agresi Militer Belanda II.
Pengembalian ibu kota ke Yogyakarta. Kedua belah pihak sepakat bahwa ibu kota Republik Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan sementara sampai Konferensi Meja Bundar (KMB) selesai.

Dampak Perjanjian Roem Royen

Perjanjian Roem Royen memiliki dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Berikut adalah beberapa dampaknya:

Dampak positif:
- Mengakhiri permusuhan antara Indonesia dan Belanda serta membuka jalan bagi penyelesaian konflik secara damai melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).
- Mengembalikan roda pemerintahan Republik Indonesia yang sempat terhenti akibat Agresi Militer Belanda II serta memperkuat semangat juang rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.
- Mendapatkan penghargaan dan dukungan dari dunia internasional atas sikap diplomatis dan kompromistis Indonesia dalam menyelesaikan masalah dengan Belanda.

Dampak negatif:
- Menimbulkan kontroversi dan kritik dari sebagian kalangan di dalam negeri yang menilai bahwa perjanjian Roem Royen merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka menolak untuk mengakui RIS sebagai bentuk negara Indonesia dan menuntut agar Belanda mengakui RI secara utuh dan menyeluruh.
- Menyisakan beberapa masalah yang belum terselesaikan antara Indonesia dan Belanda, seperti masalah Irian Barat, status Borneo Utara, dan utang-utang perang. Masalah-masalah ini kemudian menjadi sumber konflik baru di masa depan.
- Menghadapi tantangan dan kesulitan dalam menyatukan berbagai daerah dan kelompok yang berbeda-beda di bawah bendera RIS. Beberapa daerah dan kelompok yang pro-Belanda atau anti-pusat masih menunjukkan sikap oposisi dan separatisme terhadap pemerintah pusat.

Demikianlah penjelasan tentang latar belakang, proses, isi, dan dampak perjanjian Roem Royen. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih telah membaca artikel ini sampai habis.