Barang publik adalah barang yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa adanya persaingan atau pembatasan dalam mengonsumsinya. Barang publik juga disebut sebagai barang kolektif karena manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara umum. Contoh barang publik adalah udara bersih, keamanan, jalan raya, taman kota, dan sebagainya.
Barang publik memiliki dua sifat utama yang membedakannya dari barang privat, yaitu:
- Non-rival. Artinya, konsumsi seseorang terhadap barang publik tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama. Misalnya, jika seseorang menikmati udara bersih, tidak akan mengurangi ketersediaan udara bersih bagi orang lain.
- Non-eksklusif. Artinya, sulit atau tidak mungkin untuk melarang orang lain untuk mengonsumsi barang publik. Misalnya, jika seseorang menikmati keamanan di suatu wilayah, tidak dapat mencegah orang lain untuk juga menikmati keamanan di wilayah yang sama.
Sifat-sifat ini menyebabkan barang publik menjadi sulit disediakan oleh pasar karena tidak ada insentif bagi produsen untuk memproduksi barang publik. Pasar cenderung menghasilkan barang privat yang dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan konsumen. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat.
Namun, penyediaan barang publik juga menimbulkan beberapa masalah, antara lain:
- Masalah pemakai bebas (free rider). Ini adalah masalah ketika seseorang menikmati manfaat dari barang publik tanpa memberikan kontribusi apapun dalam penyediaannya. Misalnya, seseorang yang tidak membayar pajak tetapi menikmati fasilitas umum yang dibangun dari dana pajak.
- Masalah eksternalitas. Ini adalah masalah ketika ada dampak positif atau negatif dari konsumsi atau produksi suatu barang terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi pasar. Misalnya, seseorang yang membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merugikan orang lain yang hidup di sekitarnya.
- Masalah preferensi kolektif. Ini adalah masalah ketika sulit untuk mengetahui seberapa besar keinginan masyarakat terhadap suatu barang publik. Misalnya, berapa banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sebagainya.
Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah perlu melakukan regulasi, subsidi, pajak, dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan barang publik. Pemerintah juga perlu melakukan analisis biaya-manfaat untuk menentukan alokasi sumber daya yang optimal untuk barang publik.
Demikian penjelasan tentang ada berapakah sifat yang dimiliki dari barang publik. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda.
