Jaminan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara

Jaminan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara

Posted on

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Hak ini diakui secara universal dan merupakan hak yang fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks Indonesia, jaminan hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945 dan diimplementasikan melalui hukum tata negara. Artikel ini membahas jaminan hak asasi manusia ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara.

Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara

Hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28A-28J UUD 1945. Pasal-pasal tersebut memberikan jaminan hak atas hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan lain sebagainya. Selain itu, hak asasi manusia juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, dan lain-lain.

Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Hukum Tata Negara

Meskipun hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain.

Baca Juga:  Pengertian Events dan Reorientasi: Memahami Arti dan Pentingnya dalam Perencanaan Acara

Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara

Untuk menjamin jaminan hak asasi manusia, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas. Hal ini dilakukan agar pelaku pelanggaran hak asasi manusia dapat dihukum dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, penegakan hukum juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun demikian, masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam praktiknya. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan agar jaminan hak asasi manusia dapat terjamin dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Pos Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *