VOC atau Vereenigde Oost Indische Compagnie adalah sebuah perusahaan dagang yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1602. VOC bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya di wilayah Asia, khususnya Nusantara.

Untuk mendukung kegiatan dagangnya, VOC diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang disebut dengan hak oktroi. Hak oktroi adalah hak eksklusif yang diberikan oleh penguasa kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.

Hak oktroi yang diberikan kepada VOC sangat luas dan luar biasa. Dengan hak oktroi ini, VOC dapat bertindak seperti sebuah negara di wilayah jajahannya. Berikut adalah beberapa hak istimewa yang dimiliki oleh VOC:

Hak monopoli perdagangan. VOC memiliki hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur Tanjung Harapan, termasuk Nusantara. VOC dapat mengatur harga, kualitas, dan jumlah barang yang diperdagangkan. VOC juga dapat melarang pedagang lain, baik dari Belanda maupun dari negara lain, untuk berdagang di wilayah monopoli mereka.
Hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. VOC memiliki hak untuk mencetak mata uang sendiri yang disebut dengan gulden. Gulden adalah mata uang resmi yang digunakan di Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya pada masa itu. Gulden VOC memiliki nilai yang sama dengan gulden Belanda, tetapi memiliki desain yang berbeda. Gulden VOC digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan di Nusantara.
Hak untuk menjadi wakil pemerintah Belanda di Asia. VOC memiliki hak untuk mewakili kepentingan pemerintah Belanda di wilayah Asia. VOC dapat melakukan hubungan diplomatik dengan raja-raja dan penguasa setempat. VOC juga dapat mengirim utusan dan duta besar ke negara-negara lain di Asia.
Hak untuk mengadakan perjanjian. VOC memiliki hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja dan penguasa setempat. Perjanjian ini biasanya berkaitan dengan perdagangan, politik, atau militer. Contohnya adalah perjanjian Bongaya yang dibuat antara VOC dan Kerajaan Gowa pada tahun 1667. Dalam perjanjian ini, Gowa menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada VOC dan mengakui kedaulatan Belanda di Sulawesi Selatan.
Hak untuk menyatakan perang dengan negara lain. VOC memiliki hak untuk menyatakan perang dengan negara lain yang mengganggu kepentingan dagangnya. VOC dapat menggunakan angkatan perangnya sendiri atau meminta bantuan dari pemerintah Belanda. Contohnya adalah perang melawan Portugis-Spanyol di Maluku pada abad ke-17. Dalam perang ini, VOC berhasil mengusir Portugis-Spanyol dari sebagian besar kepulauan rempah-rempah.
Hak untuk memungut pajak. VOC memiliki hak untuk memungut pajak dari rakyat dan pedagang di wilayah jajahannya. Pajak ini digunakan untuk membiayai operasional VOC dan angkatan perangnya. Pajak yang dipungut oleh VOC sangat tinggi dan memberatkan rakyat. Contohnya adalah pajak tanam yang dikenakan kepada petani rempah-rempah di Maluku. Pajak ini mewajibkan petani untuk menyerahkan sebagian besar hasil panennya kepada VOC dengan harga yang sangat rendah.
Hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. VOC memiliki hak untuk memiliki angkatan perang sendiri yang terdiri dari kapal-kapal dagang dan perang, tentara bayaran, dan prajurit-prajurit pribumi. Angkatan perang ini digunakan untuk melindungi kepentingan dagang VOC dan menundukkan raja-raja dan penguasa setempat yang menentangnya. Angkatan perang VOC juga dapat berperan sebagai polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah jajahannya.
Hak untuk mengadakan pemerintahan sendiri. VOC memiliki hak untuk mengadakan pemerintahan sendiri di wilayah jajahannya. Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang bertanggung jawab kepada Dewan Direksi (Heeren XVII) di Belanda. Pemerintahan ini juga dibantu oleh pejabat-pejabat daerah seperti Residen, Komisaris, Opperhoofd, dan Kapten Cina. Pemerintahan ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan administrasi, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan agama di wilayah jajahannya.
Hak untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. VOC memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di wilayah jajahannya. Kekuasaan kehakiman ini meliputi hak untuk membuat undang-undang, menetapkan hukuman, dan menyelesaikan sengketa hukum. Kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan yang dibentuk oleh VOC seperti Raad van Justitie (Dewan Kehakiman), Schepenbank (Pengadilan Kota), Landraad (Pengadilan Desa), dan Pengadilan Agama.

Dengan hak-hak istimewa tersebut, tidak heran jika VOC menjadi salah satu perusahaan dagang terbesar dan terkuat di dunia pada masanya. Namun, keberadaan VOC juga membawa dampak negatif bagi rakyat Nusantara. Banyak rakyat yang menderita akibat penindasan, pemerasan, penghisapan, penganiayaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh VOC.

VOC sendiri akhirnya runtuh pada tahun 1799 karena berbagai faktor seperti persaingan dagang dengan Inggris dan Prancis, korupsi internal, perlawanan rakyat Nusantara, dan revolusi politik di Eropa. Hak-hak istimewa VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda yang melanjutkan penjajahan di Nusantara hingga tahun 1945.