Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD dibentuk pada tahun 2001 sebagai hasil dari amandemen UUD 1945 yang mengakomodasi aspirasi daerah untuk ikut berperan dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintahan. Dalam artikel ini, kita akan membahas fungsi pengawasan DPD dan batasan-batasannya.
Fungsi Pengawasan DPD
Salah satu fungsi DPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Fungsi pengawasan ini diatur dalam Pasal 22D ayat (3) UUD 1945.
Fungsi pengawasan DPD bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama presiden sesuai dengan kepentingan daerah dan tidak merugikan hak-hak daerah. Selain itu, fungsi pengawasan DPD juga dimaksudkan untuk mengontrol kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, DPD memiliki beberapa instrumen, antara lain:
- Mengajukan pendapat kepada DPR atau presiden terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk mengetahui kondisi lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.
- Melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait, seperti menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala daerah lainnya, atau tokoh masyarakat.
- Membuat laporan hasil pengawasan dan memberikannya kepada DPR atau presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.
Batasan Pengawasan DPD
Meskipun memiliki fungsi pengawasan, DPD tidak dapat melakukan hal-hal berikut ini:
- Mengajukan interpelasi, angket, atau hak menyatakan pendapat terhadap pemerintah. Hal ini merupakan hak eksklusif DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- Mengajukan mosi tidak percaya terhadap presiden atau wakil presiden. Hal ini merupakan hak eksklusif MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
- Mengajukan usul pemakzulan presiden atau wakil presiden. Hal ini juga merupakan hak eksklusif MPR berdasarkan mekanisme Mahkamah Konstitusi.
- Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara. Hal ini merupakan kewenangan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, atau komisi antikorupsi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPD memiliki fungsi pengawasan yang terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD tidak dapat melakukan hal-hal yang merupakan kewenangan DPR, MPR, atau lembaga penegak hukum.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang DPD. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah membaca!
