Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama tiga setengah tahun, yaitu dari Maret 1942 hingga Agustus 1945. Selama masa itu, Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di bidang pemerintahan. Dalam artikel ini, kita akan membahas apa saja dampak pendudukan Jepang di bidang pemerintahan di Indonesia.
Wilayah Indonesia di Bawah Kekuasaan Militer
Salah satu dampak pendudukan Jepang di bidang pemerintahan adalah wilayah Indonesia di bawah kekuasaan militer. Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Pemerintahan militer ini berada di bawah pimpinan Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat (Vietnam).
Angkatan darat berpusat di Batavia dengan wilayah meliputi Jawa dan Madura. Angkatan darat di Sumatera berpusat di Bukittinggi. Angkatan laut berpusat di Ujungpandang dengan wilayah meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan Timor.
Pemerintahan militer ini memiliki wewenang yang luas dan tidak terbatas. Mereka dapat menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat Indonesia tanpa melalui proses legislatif. Mereka juga dapat melakukan penindasan dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat Indonesia, termasuk organisasi-organisasi pergerakan nasional.
Struktur Pemerintahan Sesuai Keinginan Jepang
Dampak lain dari pendudukan Jepang di bidang pemerintahan adalah struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang. Jepang mengubah nama-nama wilayah administratif di Indonesia sesuai dengan sistem pemerintahan Jepang. Misalnya, desa disebut ku, kecamatan disebut so, kawedanan disebut gun, kotapraja disebut shi (syi), kabupaten disbeut ken dan karesidenan disebut shu (syu).
Jepang juga menghapuskan sistem pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Belanda, seperti Volksraad (Dewan Rakyat), Dewan Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia. Jepang juga menghapuskan negara-negara boneka yang dibentuk oleh Belanda, seperti Negara Pasundan, Negara Madura dan Negara Sumatera Timur.
Jepang juga menunjuk pejabat-pejabat pemerintahan yang loyal kepada mereka. Mereka memilih orang-orang yang memiliki latar belakang militer atau pendidikan Jepang. Mereka juga memilih orang-orang yang berasal dari golongan priyayi atau bangsawan.
Seikerei sebagai Bentuk Penghormatan kepada Kaisar Jepang
Dampak lain dari pendudukan Jepang di bidang pemerintahan adalah seikerei sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Seikerei adalah penghormatan setiap pagi pada Tenno Heika (Kaisar Jepang) dengan cara membungkuk ke arah Tokyo. Seikerei dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia saat upacara bendera.
Seikerei merupakan salah satu cara Jepang untuk menanamkan rasa hormat dan takut kepada Kaisar Jepang sebagai simbol tertinggi dari negara Jepang. Seikerei juga merupakan salah satu cara Jepang untuk menghapuskan pengaruh Barat dan menumbuhkan rasa nasionalisme Asia.
Kesimpulan
Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak pendudukan Jepang di bidang pemerintahan di Indonesia adalah:
- Wilayah Indonesia di bawah kekuasaan militer
- Struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang
- Seikerei sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang
Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa Jepang ingin menguasai dan mengendalikan Indonesia secara penuh. Namun, dampak-dampak ini juga menimbulkan kesadaran dan perlawanan dari masyarakat Indonesia yang ingin merdeka.
