Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara luas yang mengikis daya beli masyarakat dan bisnis. Inflasi dapat berdampak negatif pada biaya hidup, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nilai mata uang. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi agar tetap dalam batas yang wajar dan sehat.
Pemerintah dapat mengendalikan inflasi melalui tiga kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan jumlah barang (output). Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing kebijakan tersebut:
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dan kredit di masyarakat. Kebijakan moneter dapat berupa kontraktif atau ekspansif.
Kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk mengekang inflasi dengan cara menaikkan suku bunga acuan (BI-7 Day Reverse Repo Rate), menaikkan giro wajib minimum (GWM), atau menjual surat berharga negara (SBN) di pasar terbuka. Dengan demikian, jumlah uang beredar akan berkurang, permintaan kredit akan menurun, dan permintaan barang dan jasa akan berkurang.
Kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cara menurunkan suku bunga acuan, menurunkan GWM, atau membeli SBN di pasar terbuka. Dengan demikian, jumlah uang beredar akan bertambah, permintaan kredit akan meningkat, dan permintaan barang dan jasa akan meningkat.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal dapat berupa kontraktif atau ekspansif.
Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk mengekang inflasi dengan cara menaikkan pajak, menurunkan subsidi, atau menurunkan belanja pemerintah. Dengan demikian, pendapatan negara akan bertambah, defisit anggaran akan berkurang, dan permintaan agregat akan berkurang.
Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cara menurunkan pajak, menaikkan subsidi, atau menaikkan belanja pemerintah. Dengan demikian, pendapatan negara akan berkurang, defisit anggaran akan bertambah, dan permintaan agregat akan bertambah.
Kebijakan Jumlah Barang (Output)
Kebijakan jumlah barang (output) adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan produksi barang dan jasa di dalam negeri. Kebijakan ini dapat berupa peningkatan investasi, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan inovasi dan teknologi, atau peningkatan kerjasama antar sektor.
Kebijakan jumlah barang (output) bertujuan untuk mengurangi inflasi dengan cara menambah pasokan barang dan jasa di pasar. Dengan demikian, harga barang dan jasa akan cenderung turun atau stabil.
Kesimpulan
Pemerintah memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi agar tetap dalam batas yang wajar dan sehat. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi melalui tiga kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan jumlah barang (output). Ketiga kebijakan tersebut harus dilakukan secara sinergis dan proporsional sesuai dengan kondisi perekonomian nasional.
