Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah menjamin perlindungan dan penegakan HAM bagi seluruh rakyatnya. Namun, dalam kenyataannya masih terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara adil dan tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum bekerja dengan baik dalam penegakan HAM.
Lalu, bagaimana agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM? Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat:
1. Memperkuat peraturan perundang-undangan tentang HAM
Peraturan perundang-undangan adalah instrumen hukum yang menjadi pedoman atau aturan main dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau tindakan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang HAM harus mencerminkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumen-instrumen internasional lainnya.
Peraturan perundang-undangan tentang HAM juga harus memuat sanksi yang tegas bagi para pelaku pelanggaran HAM, baik berupa pidana maupun ganti rugi. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang HAM harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
2. Membentuk lembaga-lembaga independen yang berwenang dalam penegakan HAM
Lembaga-lembaga independen yang berwenang dalam penegakan HAM adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara untuk melakukan fungsi-fungsi seperti penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, investigasi, dan pengadilan terkait masalah HAM. Contoh lembaga-lembaga independen yang berwenang dalam penegakan HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia (PHAM).
Lembaga-lembaga independen yang berwenang dalam penegakan HAM harus diberi kewenangan yang cukup untuk melakukan tugasnya secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Lembaga-lembaga independen yang berwenang dalam penegakan HAM juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta anggaran yang memungkinkan.
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap HAM
Masyarakat adalah subjek sekaligus objek dari HAM. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penghormatan atas HAM mereka, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi HAM orang lain. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap HAM.
Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap HAM dapat ditingkatkan melalui proses pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan formal dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah yang mengintegrasikan materi-materi tentang HAM. Pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, diskusi, seminar, workshop, kampanye, advokasi, dll.
Masyarakat juga harus aktif berpartisipasi dalam upaya penegakan HAM. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi, melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada lembaga-lembaga yang berwenang, serta memberikan dukungan moral maupun materi kepada korban pelanggaran HAM.
Kesimpulan
Sistem hukum di Indonesia belum bekerja dengan baik dalam penegakan HAM. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara adil dan tuntas. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia agar dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM.
Langkah-langkah tersebut antara lain adalah memperkuat peraturan perundang-undangan tentang HAM, membentuk lembaga-lembaga independen yang berwenang dalam penegakan HAM, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap HAM. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya.
