Trias politika adalah sebuah teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris, dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik Prancis. Tujuan dari trias politika adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu orang atau kelompok.
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat. Di Indonesia, lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan legislatif berwenang mengawasi dan meminta keterangan pada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan eksekutif atau presiden, sehingga presiden tidak bisa sewenang-wenang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dipimpin oleh seorang kepala negara, bisa berupa presiden, perdana menteri, atau raja. Di Indonesia, lembaga yang memiliki kekuasaan eksekutif adalah presiden dan wakil presiden, yang dibantu oleh para menteri dalam kabinet. Selain menjalankan undang-undang, kekuasaan eksekutif juga memiliki kewenangan di bidang diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer.
Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Kekuasaan ini dipegang oleh lembaga yudikatif yang dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Di Indonesia, lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Fungsi kekuasaan yudikatif penting untuk memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk juga menyelesaikan sengketa dan perselisihan lainnya.
Kesimpulan
Trias politika adalah sebuah teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Teori ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu orang atau kelompok. Penerapan trias politika dilakukan di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan dan konstitusi yang berlaku.
