Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral negara Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan nilai rupiah. Salah satu tugas BI adalah mengatur dan mengawasi bank yang beroperasi di Indonesia. Lalu, apa sajakah kewenangan BI dalam rangka melaksanakan tugas tersebut? Berikut penjelasannya.
Kewenangan Memberikan dan Mencabut Izin Usaha Bank
BI berwenang memberikan dan mencabut izin usaha bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR). Izin usaha bank diperlukan untuk mendirikan, mengubah bentuk, atau menggabungkan bank. BI juga berwenang memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, baik kantor pusat, kantor cabang, kantor kas, maupun kantor pembantu. Selain itu, BI berwenang memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, termasuk perubahan pemegang saham pengendali, direksi, dewan komisaris, dan pejabat eksekutif bank. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup, manajemen yang profesional, dan tata kelola yang baik.
Kewenangan Menetapkan Peraturan di Bidang Perbankan
BI berwenang menetapkan peraturan di bidang perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang harus ditaati oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam hal pemberian kredit, penempatan dana, pengelolaan risiko, penyusunan laporan keuangan, dan pelaksanaan audit. Peraturan yang ditetapkan oleh BI antara lain berupa peraturan Bank Indonesia (PBI), surat edaran Bank Indonesia (SEBI), dan surat keputusan Bank Indonesia (SKBI). Kewenangan ini bertujuan untuk mendorong bank agar beroperasi secara sehat, efisien, dan transparan.
Kewenangan Melaksanakan Pengawasan Bank
BI berwenang melaksanakan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara rutin maupun insidentil. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan cara menerima dan menganalisis laporan keuangan dan laporan lainnya yang disampaikan oleh bank, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi bank dan perbankan. Kewenangan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang timbul di sektor perbankan, serta mencegah terjadinya krisis sistemik.
Kesimpulan
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa BI memiliki kewenangan yang luas dalam rangka mengatur dan mengawasi bank di Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi memberikan dan mencabut izin usaha bank, menetapkan peraturan di bidang perbankan, dan melaksanakan pengawasan bank. Kewenangan-kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan nilai rupiah, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai nasabah bank.
